Cimahi – Publik kembali menyoroti kesejahteraan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi. Pasalnya, selain menerima gaji pokok, para legislator juga mendapatkan berbagai jenis tunjangan dengan nominal yang cukup fantastis. Besarnya angka yang diterima membuat sebagian masyarakat mempertanyakan kesesuaian antara pendapatan dewan dengan kinerja serta kondisi fiskal daerah.
Tunjangan yang Menggiurkan
Berdasarkan dokumen resmi pemerintah daerah dan keterangan dari sejumlah pejabat, anggota DPRD Cimahi menerima berbagai tunjangan yang mencakup kebutuhan sehari-hari hingga fasilitas representatif. Beberapa di antaranya:
-
Tunjangan perumahan: mencapai Rp30 juta per bulan.
-
Tunjangan transportasi: sekitar Rp25 juta hingga Rp27 juta per bulan, tergantung jabatan.
-
Tunjangan komunikasi intensif: berkisar antara Rp5 juta hingga Rp7 juta per bulan.
-
Tunjangan reses: diberikan per kegiatan reses anggota dewan.
Jika ditotal, satu anggota DPRD Cimahi bisa membawa pulang tunjangan hingga Rp60 juta–Rp67 juta per bulan, di luar gaji pokok dan honorarium kegiatan tertentu.
Membandingkan dengan Pendapatan ASN dan Rakyat Biasa
Besarnya tunjangan dewan ini sontak menimbulkan perbandingan di masyarakat. Pasalnya, masih banyak aparatur sipil negara (ASN) tingkat bawah, guru honorer, maupun tenaga kontrak di Cimahi yang menerima penghasilan jauh di bawah angka tersebut.
“Seorang guru honorer di Cimahi rata-rata hanya menerima Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan. Sementara anggota dewan bisa mendapatkan puluhan juta hanya dari tunjangan. Jelas ini menimbulkan kesenjangan,” ungkap seorang pengamat kebijakan publik di Bandung Raya.
Baca juga: Tunjangan Perumahan hingga Transportasi Sampai Rp 67 Juta Sebulan, DPRD Cimahi Bakal Evaluasi
DPRD Janji Evaluasi
Menyadari sorotan publik, DPRD Cimahi berjanji akan melakukan evaluasi terhadap besaran tunjangan yang mereka terima. Ketua DPRD Cimahi menegaskan, lembaga legislatif tidak menutup diri terhadap kritik masyarakat.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Tunjangan memang diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun evaluasi sangat mungkin dilakukan agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan rasa keadilan,” jelasnya.
Kritik dari Aktivis dan Akademisi
Sejumlah aktivis menilai, tingginya tunjangan dewan seharusnya diiringi dengan kinerja yang benar-benar nyata. Mereka mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi strategis sebagai pembuat regulasi, pengawas jalannya pemerintahan, serta penyalur aspirasi rakyat.
“Kalau kinerja DPRD tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima, wajar jika publik kecewa. Jangan sampai tunjangan fantastis hanya jadi beban APBD tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat,” tegas seorang aktivis mahasiswa di Cimahi.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Islam Bandung (Unisba) menambahkan bahwa regulasi tunjangan DPRD memang sah secara hukum, namun harus tetap mempertimbangkan asas proporsionalitas. “Keadilan sosial harus jadi pertimbangan. Bukan hanya sesuai aturan, tapi juga sesuai rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Menanti Langkah Konkret
Di tengah sorotan publik, langkah evaluasi yang dijanjikan DPRD Cimahi masih dinantikan. Masyarakat berharap adanya transparansi terkait anggaran tunjangan dewan, serta kemungkinan penyesuaian besaran agar lebih proporsional.
Bagi sebagian warga, isu tunjangan DPRD ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang moralitas dan komitmen wakil rakyat dalam mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi.
“Kalau benar-benar mau berpihak ke rakyat, tunjangan bisa saja disesuaikan. Anggaran besar itu sebaiknya lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur,” ujar seorang warga di kawasan Cimahi Tengah.
Penutup
Fenomena besarnya tunjangan DPRD Cimahi menjadi cermin bahwa isu kesejahteraan pejabat publik selalu sensitif di mata masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan kinerja nyata adalah kunci agar kepercayaan rakyat tetap terjaga. Kini, publik menunggu bukti, apakah DPRD Cimahi benar-benar siap melakukan evaluasi atau hanya sekadar menenangkan kritik yang kian menguat.
